Makassar – Dalam penyelarasan data dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, maka pihak akademik menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi dan Evaluasi Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yang dimulai pada hari Kamis, 30 November hingga 01 Desember 2023. Workshop ini dilaksanakan di Hotel Four Points Sheraton yang dimulai pada pukul 08.00 WITA. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.A.
Workshop dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Jurusan dan operator dari seluruh Fakultas dan Pascasarjana dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Workshop ini dimaksudkan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan data dalam pendidikan yang berbasis IT dengan hadirnya berbagai aplikasi, baik dari lingkup Kementerian Agama maupun aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini untuk menjawab digitalisasi seluruh proses pendidikan yang harus terekam dengan baik dalam Pusat Data.
Selepas kegiatan pembukaan oleh Guru Besar dalam bidang Linguistik yang juga Wakil Rektor Akademik, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari dua nara sumber yang berasal dari Kementerian Agama Pusat yakni Dr. Muh. Khoirul Rifa'i, M.Pd.I. dan Dinata Firmansyah, S.Si., M.Kesos. Dr. Rifa'i menyampaikan materi yang berkenaan dengan "Perubahan Kebijakan PD Dikti Terkini", sedangan Dinata Firmansyah memaparkan materi tentang tentang "Sinkronisasi Data PIN Ijazah dan Pengelolaan Data Siaka." Hal-hal yang disampaikan merupakan informasi yang sangat penting dalam pengelolaan data Program Studi untuk mendukung keakuratan data dari mahasiswa.
Seluruh proses pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa oleh terekam dengan baik dalam sistem pangkalan data sehingga keakuratan status sebagai alumni dapat terverifikasi dengan baik. Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada pengelola Program Studi dan operator yang mengelola data untuk meningkatkan kinerjanya.
Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan problematika dalam pengelolaan data. Banyak persoalan yang disampaikan oleh beberapa Ketua Jurusan yang oleh pemateri tidak bisa memberikan solusi yang tepat karena berada pada ranah Kementerian Ristek Dikti, bukan pada ranah Kementerian Agama.
